KAB. CIREBON, (FC).- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia menargetkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (Ripparkab) disahkan di tahun ini. “Kami menekankan tahun ini (Ripparda) harus selesai,” kata Sophi melalui pesan singkatnya, Senin (10/2/2025).
Menurutnya, selain Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang lain, Raperda Tentang Ripparkab masuk usulan program pembentukan peraturan daerah (propemperda) tahun ini. “Sudah masuk Propemperda. Saya taregkan tahun ini selesai dan disahkan,” kata Sophi.
Sebelumnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon ingin mengembangkan potensi-potensi pariwisata di daerah ini. Namun, langkah itu masih terganjal belum disahkan nya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (Ripparkab) oleh DPRD setempat.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Destinasi dan Insidustri Pariwisata pada Disbudpar Kabupaten Cirebon, Syafrudin Aryono.
Menurutnya, pekerjaan rumah (PR) untuk mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Cirebon pihaknya mengharapkan satu hal yang menjadi regulasi utama, yaitu disahkan nya rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten (Ripparkab) di Kabupaten Cirebon.
“Turunan Perda tersebut sangat bermanfaat untuk kami sampai dengan urusan teknisnya, seperti Perbup untuk desa wisata ataupun infrastruktur-infrastruktur atau event-event yang ada di Kabupaten Cirebon, salah satu yang tidak kalah menjadi pertimbangan kami adalah tentang pengelolaan desa wisata yaitu kelompok desa sadar wisata (podarwis),” kata Ari sapaan akrabnya, kemarin.
Tapi, pihaknya kami belum bisa bergerak banyak, karena Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (Ripparkab) belum disahkan oleh yang berwenang. “Secara kajian dan lainnya sudah lama kami laksanakan. Tapi, belum ada tindak lanjutnya sampai dengan hari ini. Jadi mau mengembangkan potensi dan membangun pariwisata terganjal regulasi itu,” tandasnya.
Juga, dikatakan Ari, pemeliharaan wisata, tidak mungkin bergantungan kepada satu sumber saja. Akan tetapi harus mencari bantuan lainnya, agar wisata bisa lebih terawat dan berkembang. “Kami sudah berikhtiar kemana-mana agar mendapat bantuan itu. Kemarin sudah ada, bahkan hampir mau deal, tapi lagi-lagi terganjal belum ada Ripparkab. Ya apa boleh buat, akhirnya anggaran tidak bisa turun,” pungkasnya. (Ghofar)
Discussion about this post