KOTA CIREBON, (FC).- Akhir masa jabatan Walikota Cirebon akan berakhir pada 12 Desember 2023. Atas hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon pada Rabu (8/11) telah mengajukan tiga nama usulan Penjabat (Pj) Walikota Cirebon.
Tiga nama tersebut adalah, Sekretaris Daerah Kota Cirebon Agus Mulyadi, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, A. Koswara, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kusdiantoro.
Dengan rincian, tujuh fraksi di DPRD Kota Cirebon mengajukan Sekda Agus Mulyadi. Sedangkan Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan Kusdiantoro dan Fraksi Demokrat mengusulkan A. Koswara.
Dianggap berbeda nama usulan dari tujuh fraksi lainnya, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cirebon, Fitria Pamungkaswati mengatakan, pihaknya mengusulkan Kusdiantoro. Pasalnya, Kusdiantoro yang kelahiran Indramayu Tahun 1977 ini dianggap bukan orang baru yang mengenal Kota Cirebon.
“Pak Kusdiantoro dulu pernah menjabat Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan. Sehingg beliau sudah mengetahui kondisi Kota Cirebon. Selain itu usulan ini juga atas arahan dari DPD PDI Perjuangan Jawa Barat,” jelas Fitria, Minggu (12/11).
Namun demikian Fitria mengaku, usulan Pj Wlikota yang ada merupaakan nama-nam terbaik. Untuk penetapan Pj nantinya tetap ada ditangan pemerintah pusat.
Ditambahkan Fitria, siapapun yang diusulkan, merupkan nama-nama terbaik, dan yang akan menetapkan siapa bakal Pj untuk Kota Cirebon, tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Sebelumnya M. Handarujati Kallamullah selaku Sekjen DPD Demokrat Jabar mengatakan, beda usulan Fraksi Demokrat dari fraksi lainnya yakni untuk menyeimbangkan nama-nama yang diusulkan.
“Dalam progres itu, harapan kami tadinya bisa mengerucut kepada satu nama, walaupun prosesnya ada 3 yang disampaikan,” jelas Andru demikian sapaan akrabnya.
Andru menilai, tujuh fraksi usulkan sekda yang bisa dikatakan merupakan keterwakilan dari daerah, PDI Perjuangan usulkan A. Kusdiantoro, keterwakilan pusat.
Maka, sambung dia, fraksinya mengusulkan Kadishub Provinsi Jabar A. Koswara. Pihaknya mencoba membangun perimbangan dengan memunculkan nama dari Provinsi Jawa Barat.
“Semua hasil akhirnya tergantung pemerintah pusat,’ tandasnya. (Agus)
Discussion about this post