KUNINGAN, (FC).- Kuningan Maju menjadi visi misi Kabupaten Kuningan, namun dinilai tidak berlaku untuk Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kuningan, bahkan penyebab Kemunduran Kuningan dari dinas tersebut.
Hal tersebut disampaikan Ketua Paguyuban Moka Kuningan, Ageng Sutrisno yang mengkiritisi Disporapar karena tidak Kuningan tidak ikut serta dalam Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat 2023.
“Setelah bertahun-tahun kuningan dikenal unggul dalam melahirkan nonoman sunda yang masagi melalui Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat. Seperti Nursidik yang menjadi juara satu mengungguli nonoman sunda se tanah pasundan. Saat ini, Kuningan mengalami kemunduran yang tajam dengan alasan karena keterbatasan anggaran, sehingga tidak ikut serta dalam Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat 2023,” jelas Ageng. Minggu (16/7).
Ageng menyebutkan bahwa Kasie Didisiporapar sudah diklarifikasi dan membenarkan tidak mengirimkan Moka (Mojang Jajaka) karena keterbatasan anggaran. Baginya hal itu sangat disayangkan, dan memalukan.
“Memalukan dan juga tidak mencerminkan sosok pejabat yang kreatif seperti nama bidangnya yakni ekonomi kreatif dan industri pariwisata. Saya akan bedah satu-satu bagaimana jawaban ini benar-benar sangat tidak layak untuk diungkapkan oleh sebuah dinas yang beroperasi atas uang pajak dari rakyat,” ungkap Ageng.
Pertama, kaitan keterbatasan anggaran, lanjut Ageng, setiap lembaga memang dibatasi anggaranya agar mampu berfikir kreatif dengan anggaran yang ada agar bisa menghasilkan program yang luar biasa.
“Indikatornya jelas bisa memberikan dampak yang baik bagi masyarakat, meningkatkan prestasi, atau juga mengurangi permasalahan yang ada. Tidak ada satupun lembaga yang memiliki anggaran tak terbatas,” kata Ageng.
Kemudian, masih Ageng, biaya untuk memberangkatkan perwakilan untuk mengikuti sebuah lomba itu sangatlah minim sekali. Pihaknya malah cukup diberikan doa dan dukungan pun sudah sangat bahagia.
“Karena jika berbicara dengan para pemuda. Janganlah sesekali membahas masalah berupa uang, kami lebih senang untuk diberi tantangan. Berapa si biaya mengirimkan utusan untuk mengikuti pasanggiri Moka jabar, saya yang pernah merasakan menjadi utusan bisa memastikan bahwa gaji seorang kepala dinas pun jauh lebih besar dari ongkos untuk peserta pasanggiri,” sindir Ageng.
Ketiga, Ageng juga menilai bahwa Disporapar tidak memiliki motivasi dalam melaksanakan tufoksi, terlebih pengambil kebijakan di Disporapar itu.
Padahal, lanjut Ageng, setelah beberapa tahun belakangan kuningan diterpa masalah pengangguran, kemiskinan ekstrim, stunting dan lain – lain. Dia berharap ada hal yang membanggakan lainnya dari sebuah prestasi nonomanya.
“Namun apalah daya tangan tak sampai. Jangankan untuk berprestasi. Untuk mengikuti sebuah pasanggiri pun nampak tak berarti. Jadi sudahlah tepat jika Disporapar benar benar mengubah visi Kuningan Maju menjadi Kuningan Mundur karena kemunduruan pogres berfikir pemangku kebijakan,” kata Ageng. (Ali)
Discussion about this post