KOTA CIREBON, (FC).- Dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke 12, Harian Umum (HU) Fajar Cirebon menggelar Diskusi Pembangunan Daerah “Raya Bersama Karya” yang digelar di Co-Working Space (CWS) DKIS Kota Cirebon, Jumat (29/6).
Kegiatan ini berkat dukungan dan kerjasama dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon dan disiarkan lansung melalui chanel YouTube @FajarCirebon. Kegiatan serupa juga sebelumnya digelar di Kabupaten Cirebon dan Kuningan.
Hadir sebagai panelis dalam diskusi ini adalah Pj Walikota Cirebon Agus Mulyadi, Walikota Cirebon sisa masa jabatan 2018-2023 Eti Herawati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon, Ruri Tri Lesmana, Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon Mardani dan Walikota Cirebon periode 2003-2013 Subardi. Sedangkan host diskusi ini adalah Direktur Fajar Cirebon Dea Angkasa Putri Supardi.
Dea mengupas berbagai isu menarik di Kota Cirebon, diantaranya adalah arah pembangunan, indeks pembangunan manusia (IPM), pengelolaan anggaran, lingkungan, permasalahan di Kota Cirebon dan lainnya.
“Malam ini hadir dalam diksusi diantaranya adalah Pj walikota Cirebon, anggota Dewan serta Walikota Cirebon Sisa Masa Jabatan 2018-2023 untuk mengulas bagaimana rencana pembangunan jangka panjang untuk 5 tahun kedepan, yang memang saat ini tahapannya sudah berjalan. Tepat sekali diskusi publik malam hari ini mudah-mudahan juga bisa menjadi satu pemikiran untuk Cirebon di masa yang akan datang,” kata Dea Angkasa Putri Supardi mengawali diskusi tersebut.
Dalam diskusi Eti Herawati menyampaikan sejumlah kesulitan yang dialami Kota Cirebon pada masa pandemi Covid-19. Dimana perekonomian mengalami penurunan dikarenakan semua anggaran terkena recofusing.
“Alhamdulillah saya bersyukur menjadi bagian dari pembangunan di Kota Cirebon. Selama saya bersama Pak Nashrudin Azis dan melanjutkan programnya hinga sisa masa jabatan memang dinamikanya cukup tinggi, apalagi anggaran masih terdampak Covid-19. Jadi kita ada sedikit penyesuaian dan kesulitan dalam merealisasikan pembangunan,” katanya.
Akibatnya banyak program yang diusung bersama Walikota Nasrudin Azis, ada yang kurang optimal pencapaiannya. Namun pasca pandemi, perekonomian mulai bangkit, walaupun diakuinya belum sepenuhnya pulih.
“Saya berharap perekonomian Kota Cirebon pasca pandemi semakin membaik,” katanya.
Sementara Dani Mardani menuturkan, sejak 2009 dirinya menjadi unsur penyelenggara pemerintahan sampai saat ini, dalam hal ini sebagai Anggota DPRD Kota Cirebon. Mulai dari periode ke 2 Walikota Subardi, Ano Sutrisno, Nashrudin Azis, Eti Herawati hingga Pj Walikota Cirebon Agus Mulyadi.
Ketika baru dilantik jadi anggota DPRD pada 2009, Dani mengungkapkan APBD Kota Cirebon hanya senilai Rp770 miliar saja. Setelah ada beberapa fase dan dinamika perubahan anggaran, baru APBD bisa tembus ke angka Rp1,6 triliun.
Pada masa pandemi APBD mengalami penurunan ke angka 1,3 triliun dan masa pemulihan berangsur meningkat.
“Kita juga dihadapkan kepada tidak mudahnya memisahkan sikap politik DPRD secara kelembagaan dan kita juga sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintahan,” kata Dani.
Pada kesempatan yang sama Pj Walikota Cirebon Agus Mulyadi menjelaskan, ini merupakan sebuah forum yang sangat strategis dan berbahagia dikemas dalam sebuah diskusi pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2018-2023 sudah disiapkan dan dilaksanakan, kini pihaknya akan melanjutkan arah pembangunan Kota Cirebon dalam RPJPD 2025.
“Alhamdulillah sebagai dokumen perencanaan transisi dari RPJPD 2023 kemarin kemudian tahun terakhir tadi fondasi RPJMD 2018-2023 sudah diselesaikan untuk menuju RPJPD 2025. Dan kita sudah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 dan kita sedang memasuki tahapan tahun pertama untuk Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 inilah pondasi yang harus kita siapkan,” katanya.
Ia melanjutkan, rencana pembangunan jangka panjang di Kota Cirebon hingga tahun 2045 mendatang dibagi menjadi empat tahapan. Selain itu, pihaknya bersama DPRD harus menyiapkan 5 dokumen perencanaan berdasarkan dari hasil pertimbangan dan masukan dari pihak-pihak terkait.
“Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) di Kota Cirebon 2024 sampai 2045 dibagi dalam empat fase. Kemudian kita harus sudah menyiapkan RKPD 2025 sebagai dasar perencanaan nanti para kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menjalankan visinya berdasarkan RPJPD di 2024-2026. Akan ada perubahan yang mendahului perubahan APBD 2025 karena harus disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional,” imbuhnya.
Ia merasa bersyukur diberikan amanat menjadi Penjabat (Pj) Walikota Cirebon. Selain menjadi puncak karir sebagai birokrat jabatan ini menjadi bagian untuk membangun kualitas sumber daya manusia.
“Sebagai sebuah kehormatan dan di puncak karir mungkin beberapa orang mendapatkan puncak karir birokrat yang paripurna setelah jabatan Sekda, diberi amanah sebagai Penjabat Walikota ini sebuah kehormatan. Kami harapkan bisa memberikan pondasi kepada pemerintahan saat ini untuk bekal 20 tahun yang akan datang maupun juga fase 5 tahun eee pertama dalam menentukan arah pembangunan,” ujarnya.
Sementara, Dani Mardani menyoroti tentang komunikasi antar lembaga di Kota Cirebon dalam penyusunan, perencanaan hingga pengambilan keputusan.
“Saya kira ini menjadi catatan penting nanti siapapun yang menjadi kepala daerah ini komunikasi koordinasi dan harmonisasi antar lembaga ini menjadi sebuah hal yang penting,” katanya.
Dani juga menyoal Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Cirebon yang mencapai lebih dari Rp500 miliar. Anggaran sejumlah itu, dinilai lebih dari cukup untuk mengelola daerah yang hanya terdiri dari 5 Kecamatan dan dengan luas wilayah sekitar 37,54 km persegi.
“Jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain, Kota Cirebon menurut saya dengan PAD kurang lebih sekitar Rp550 miliar, sebenarnya cukup luar biasa signifikannya dengan luas wilayah, 22 Kelurahan, kemudian 5 Kecamatan. Kalau dibandingkan dengan daerah lain PAD kita begitu luar biasa. Lagi-lagi memang antara pendapatan daerah dengan belanja daerah kita yang saya kira masih banyak yang belum tertutup, dan pekerjaan rumahnya adalah menurut saya mengintensifikasi dan mengekstensifikasi pendapatan daerah,” tuturnya.
Ia menambahkan, sejumlah potensi di Kota Cirebon yang seharusnya menjadi sumber PAD hingga kini belum digarap secara optimal diantaranya adalah Stadion Bima.
“Misalkan revitalisasi Bima yang asetnya sekitar Rp1,9 triliun juga belum tereksplorasi dengan baik yang sebenarnya ini bisa menjadi PAD. Kita juga melihat ada beberapa kerjasama aset daerah yang sampai hari ini belum memberikan kontribusi yang signifikan bahkan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Saya kira ini juga perlu dievaluasi, ditambah lagi ada beberapa lahan-lahan tidur milik swasta yang saya kira juga kita perlu di dorong dalam rangka bagaimana memperlihatkan investasi kita di Kota Cirebon,” pungkasnya. (Frans)
Discussion about this post