KOTA CIREBON, (FC).- Seratusan pegawai honorer pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Cirebon mendatangi Gedung Setda Kota Cirebon, Selasa (15/11). Kedatangan personil pemadam kebakaran tersebut untuk mempertanyakan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tenaga teknis untuk di DPKP tak muncul.
Kedatangan mereka diterima Walikota Cirebon Nashrudin Azis dan langsung melakukan audensi di Lapangan Gedung Setda setempat. Nampak, sejumlah kendaraan dinas DPKP seperti truk pemadam kebakaran juga terparkir di tempat yang sama.
Usai audensi, perwakilan pegawai yakni Akhirudin selaku Komandan Mako DPKP mengatakan, pihaknya mempertanyakan surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkait dengan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tenaga teknis, khususnya di DPKP Kota Cirebon.
Pihaknya ingin mengetahui tindak lanjut dari rekomendasi surat Kemendagri sampai sejauhmana pelaksanaannya. Terutama pengadaan P3K tenaga teknis, khususnya Pemadam Kebakaran. Karena, di pansel pengadaan P3K, tenaga teknis itu tidak muncul.
“Kalau surat rekomendasi dari Kemendagri itu masuk ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM), kemudian dari BKSDM diluncurkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB), otomatis tenaga teknis mucul. Tapi kenyataannya tidak ada,” ucapnya keheranan.
Akhirudin membeberkan, pihaknya juga menulusuri surat rekomendasi tersebut, dan dugaan kesalahan terjadi di BKSDM.
Dan dari BKSDM, lanjutnya, tidak ada penjelasan yang memuaskan bagi para tenaga honorer Damkar. Bahkan, menurut Akhirudin, mereka belum bisa menjawab terkait surat rekomendasi dari Kemendagri yang diajukan ke Kemenpan-RB melalui BKSDM.
“Pasca audensi ini, kami akan terus pantau dan awasi. Karena memang kemarin juga kita merasa seperti kecolongan pada saat panitia pansel menentukan jumlah 402, jumlah itu mestinya dibagi tiga, akan tetapi dibagi dua. Bahkan kami di Damkar juga tidak dilibatkan. Jelas-jelas kita aturan sudah jelas, sudah ada wadahnya dan tinggal mengisi orangnya saja, tapi untuk Damkar tidak ada sama sekali,” ucapnya kesal.
Menurut Akhirudin, pengadaan P3K tenaga teknis untuk Dinas Pemadam Kebakaran sudah diajukan sekitar Bulan Juni 2022. Sedangkan untuk kabar adanya tenaga teknis yang tidak muncul di Kota Cirebon, kata Akhirudin, pada awal November 2022.
“Kami merujuk dari Bekasi bahwa pada tanggal 7 November akan diumumkan untuk seleksi P3K teknis, tapi sebelum tanggal 7 November itu sudah muncul. Di Kuningan juga sudah muncul juga di tanggal 10 November, Indramayu juga muncul. Tapi di Kota Cirebon tidak muncul, yang muncul malah tenaga kesehatan dan pendidikan, teknisnya tidak ada,” imbuhnya.
Sebelumnya, Walikota Cirebon Nashrudin Azis pada saat audensi akan mengupayakan usulan dan harapan petugas Damkar. Dan meminta insan Balakar terus meningkatkan kualitas SDM yang menjadi pasukan serba guna.
“Kami dari pemerintah Kota Cirebon akan mengupayakan semaksimal mungkin apa yang menjadi harapan serta berkoordinasi dengan BKPSDM dan mengusulkan ke pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpan RB,” katanya.
Azis menambahkan, keberadaan petugas Dinas Damkar cukup penting dan dibutuhkan oleh masyarakat.
“Tidak hanya mengatasi kejadian kebakaran saja, namun menjadi petugas serba guna, sehingga Pemkot berharap terus meningkatkan kualitas SDM dan keahlian dengan baik,” tutupnya. (Agus)
Discussion about this post