KAB. CIREBON, (FC).- Pendataan dan penyaluran bantuan sosial (Bansos) di Kabupaten Cirebon menjadi tanggung jawab semua pihak, khususnya para Kuwu yang lebih mengetahui kondisi faktual warganya.
Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon terus melakukan monitoring dan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan penyaluran bansos baik yang bersumber dari pusat, provinsi atau dari APBD Kabupaten.
Hal itu disampaikan Kabid Penanganan Fakir Miskin (PFM) pada Dinsos Kabupaten Cirebon, Astri Diana Ekasari.
Menurut Astri sapaan akrabnya, terkait data yang dihapus dan meninggal, ada beberapa hal yang kemudian segera ditindaklanjuti dari temuan pihaknya tersebut.
Seperti persoalan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada di Desa Prajawinangun Wetan, Kecamatan Kaliwedi, ratusan data KPM di desa tersebut dirubah menjadi tidak layak menerima oleh oknum di desa.
Dari temuan itu, kemudian Dinsos menindaklanjutinya dengan mengusulkannya lagi ke Pusdatin.
“Jadi bukan Dinsos yang mengubah, ini kita tindaklanjuti, kita usulkan ulang ke Pusdatin. Sama halnya dengan data penerima bansos yang dirubah menjadi meninggal, kita usulkan kembali,” kata Astri, kemarin.
Ia menerangkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pusdatin Kemensos dan data-datanya juga sudah disampaikan.
Setelah SIKSNG di maintenance, setiap usulan baru maupun ketidaklayakan penerima bansos akan di cek satu per satu oleh Dinsos dan semua user SIKSNG akan dirubah untuk meminimalisir akun-akun lama yang diduga menyalahgunakan wewenang.
Diberitakan sebelumnya, penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan sosial lainnya di Kabupaten Cirebon masih diwarnai beragam persoalan.
Di antaranya, adanya penghapusan 435 KPM sepihak di Desa Prajawinangun Wetan, Kecamatan Kaliwedi yang menuai protes warga setempat.
Di Desa Gembongan, Kecamatan Babakan, 116 KPM dinyatakan meninggal dunia sehingga tidak lagi terdata sebagai penerima bantuan.
Ada juga oknum perangkat desa di Kecamatan Ciwaringin yang diduga melakukan pungutan liar dengan dalih uang administrasi.
Kemudian, juga ada beberapa persoalan lainnya dalam penyaluran BPNT dan bantuan sosial lainnya, termasuk penyaluran bantuan sosial dampak inflasi yang diduga dipotong oleh oknum pegawai PT POS.
Beragam persoalan tersebut mengemuka dalam rapat koordonasi dan evaluasi BPNT di gedung PGRI Kecamatan Sumber, Rabu (21/12).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hilmi Rivai yang hadir dalam rakor tersebut mengatakan, ratusan KPM yang dihapus sepihak dari data penerima BPNT memang harus dikoordinasikan sebaik-baiknya.
Karena hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan Dinsos di lapangan, memang terjadi permasalahan tersebut.
“Nah, penghapusan atau penambahan itu harus melalui kebijakan yang komprehensif, baik yang tidak tepat sasaran ataupun penambahan. Rakor ini untuk menyelaraskan hal-hal tersebut, agar penghapusan atau penambahan (KPM, red) bisa sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan untuk penyaluran BPNT atau bantuan lainnya,” ujar Hilmi usai rakor.
Untuk 116 KPM yang dinyatakan meninggal dunia, Hilmy meminta awak media menggalinya ke Dinsos. Pasalnya, ia juga merasa tidak habis pikir dengan permasalahan tersebut. “Kenapa bisa terjadi seperti itu,” tanya Hilmi.
Sementara untuk kasus dugaan pemotongan bansos oleh okmun pegawai PT POS, Hilmi mengungkapkan, persoalan tersebut sudah dilaporkan ke Polisi oleh pihak PT POS sendiri.
Menurut Hilmy, kasus tersebut telah memukul kerjasama yang sudah dilakukan Pemerintah dengan PT POS.
“Secara institusi PT POS sudah meminta maaf pada kami, tapi itu tidak cukup, harus diproses baik internal maupun secara hukum. Saya setujunya sih harus proses hukum,” ucapnya.
Karena itu, sambung Hilmi, dalam rakor tersebut juga dibahas pengoptimalan Tim Saber Pungli Tingkat Kabupaten Cirebon.
Saat ini, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Polresta Cirebon dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon untuk mengoptimalkan tim saber pungli.
Tujuannya, adalah untu menindak penyimpangan dalam skala kecil yang dilakukan oleh oknum ASN atau oknum perangkat desa.
“Ada tingkatan tertentu, tapi kalau sudah berlebihan bisa dilimpahkan ke APH. saya berharap saber pungli ini sebagai penguatan terhadap evaluasi dan monitoring yang dilakukan Dinsos sehingga bisa dicegah secara komprehensif,” ungkapnya. (Ghofar)
Discussion about this post