Menurut ANH, belanja untuk keperluan birokrasi pada akhirnya menyebabkan defisit anggaran. Patut diingat, Kabupaten Kuningan adalah kabupaten terburuk kinerja se Jabar karena menyumbang defisit yang besar.
“Jadi kita sangat boros memberikan dana APBD untuk birokrat yakni Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa, termasuk yang dibelanjakan oleh pegawai. Meskipun kita tahu, kalau dibelanjakan kan ujung-ujungnya untuk rakyat, tapi kan kenyataan tidak seperti itu,” jelasnya
ANH berpendapat, jika belanja modal Pemkab Kuningan paling rendah dilihat dari rata-rata se Jabar. Namun operasional justru paling banyak.
“Berarti apa, ini tidak efektif dalam mensejahterakan rakyat. APBD itu lebih banyak dinikmati oleh para birokrat dibandingkan oleh rakyat, kalau begitu ceritanya kenapa tidak ada perubahan leadership, ini kan problem, harusnya rakyat berhak marah, ini APBD uang rakyat, harusnya digunakan oleh rakyat,” paparnya lagi,
Sebab, lanjut ANH, sebanyak 72 persen APBD Kuningan itu digunakan untuk birokrasi kembali. Sehingga tersisa hanya sedikit sekali bagi kepentingan pembangunan daerah.
