MAJALENGKA, (FC).- Ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Majalengka menghadiri jambore di Bumi Perkemahan (Buper) Argalingga, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka.
Jambore yang pertama kali digelar di tingkat Kabupaten Majalengka tersebut diselenggarakan oleh Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Majalengka.
Ketua PABPDSI Kabupaten Majalengka, Tatang Sukmana, mengatakan, jambore kali ini tidak hanya untuk menjalin silaturahmi, tetapi meningkatkan kapasitas anggota BPD se-Kabupaten Majalengka.
Terutama dalam kemampuan manajerial, pembahasan anggaran, pengawasan kinerja pemerintah desa, hingga penyampaian aspirasi masyarakat yang menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BPD.
“Jambore ini sebagai penguatan kapasitas anggota BPD dalam melayani masyarakat melalui pembekalan materi dari berbagai narasumber yang ahli di bidangnya,” kata Tatang Sukmana saat ditemui di Buper Argalingga, Senin (1/7).
Pihaknya juga memastikan tidak ada agenda politik dalam kegiatan ini, karena jambore untuk peningkatan kapasitas anggota BPD dilaksanakan sesuai AD/ART PABPDSI.
Bahkan, menurutnya, seluruh anggaran dalam jambore yang berlangsung selama dua hari tersebut 100 persen berasal dari hasil swadaya para anggota BPD se-Kabupaten Majalengka.
“Enggak ada agenda politik atau agenda terselubung lainnya, karena jambore ini untuk meningkatkan kapasitas anggota BPD di Kabupaten Majalengka dalam melayani masyarakat,” ujar Tatang Sukmana.
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Majalengka, Andik Sujarwo, mengapresiasi kekompakan ratusan anggota BPD se-Kabupaten Majalengka yang mengikuti jambore itu.
Pihaknya mengakui, saat ini Pemkab Majalengka tengah membangun sistem demokrasi di tingkat desa, karena pemerintahan desa tidak hanya mencakup kepala desa dan perangkatnya.
Namun, sistem tersebut turut melibatkan anggota BPD di setiap desa, sehingga salah besar apabila pemerintahan desa dibangun tanpa peran serta atau keterlibatan BPD.
“Dalam waktu dekat, kami akan mengadakan bimbingan teknis bagi pemerintah desa dan BPD untuk menyamakan persepsinya dalam membangun desa,” kata Andik Sujarwo. (Munadi)
