KOTA CIREBON, (FC).- Walikota Cirebon terpilih, Effendi Edo, terus melakukan konsolidasi dengan perangkat daerah di lingkungan Pemkot Cirebon. Penyelarasan visi-misi dan ketersediaan anggaran dilakukan secara maksimal.
Yang terbaru, Edo bersama Wakil Walikota Cirebon terpilih, Siti Farida Rosmawati berdiskusi dengan tiga perangkat daerah atau dinas, di Co-Working Space pada halaman Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon, Rabu (12/2/2025) kemarin.
Ketiga perangkat daerah tersebut, yakni DKIS, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).
Salah satu yang disinggung Effendi Edo pada urusan kerja mengenai informasi adalah efektivitas anggaran publikasi yang tersebar di semua perangkat daerah.
Edo menegaskan akan mengevaluasi sekaligus menertibkan hal tersebut. Politisi Partai Golkar itu mengaku mendapatkan informasi dari beberapa kepala dinas, bahwa alokasi anggarannya tidak proporsional.
“Karena anggarannya berbeda tiap dinas, kan jadi ada ketimpangan. Umpamanya, kenapa di sana besar? Di sini kecil? Apa sih hebatnya dinas A, dinas B? Kok anggarannya besar?” kata Edo seusai pertemuan tersebut.
Oleh karenanya, Edo merencanakan kegiatan dan anggaran publikasi akan dipusatkan di DKIS Kota Cirebon. Selain agar lebih efektif, juga setiap publikasi akan lebih terintegrasi, serta memuat informasi yang dibutuhkan masyarakat.
“Saya ada wacana seperti itu. Sehingga tidak ada lagi iri-irian, (anggarannya) ada yang kecil, ada yang sedang dan besar. Ini tidak baik juga,” ujarnya.
“Jadi semuanya akan dipusatkan di sini (DKIS, red) publikasinya. Nanti tidak tersebar di dinas-dinas,” imbuh Edo. Namun informasi publikasinya mencakup semua perangkat daerah.
Sementara itu, Kepala DKIS Kota Cirebon, Ma’ruf Nuryasa menegaskan, pihaknya siap melaksanakan arahan dari walikota dan wakil walikota Cirebon terpilih mengenai pola publikasi.
“Diarahkan lebih terintegrasi. Jadi akan kita coba lakukan analisis secara teknis. Untuk dinas-dinas seperti apa porsinya. Lebih diproporsionalkan, supaya lebih masif dan terintegrasi,” katanya.
Dalam diskusi tersebut, Edo dan Farida tidak hanya didampingi Tim Sinkronisasi Program bentukannya, melainkan melibatkan pula Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno. (Agus)
Discussion about this post