MAJALENGKA, (FC).— Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Majalengka mulai memetakan kebutuhan tenaga penghulu di seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan pencatatan dan pelaksanaan pernikahan tetap berjalan optimal, terutama di tengah ketimpangan jumlah penghulu dengan tingginya angka pernikahan di sejumlah wilayah.

Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kemenag Kabupaten Majalengka, H. Sofyan Firdaus, mengatakan saat ini terdapat 62 orang yang terdiri atas kepala KUA dan penghulu untuk melayani 26 KUA di Kabupaten Majalengka.

Namun, distribusi petugas tersebut belum sepenuhnya merata. Bahkan, terdapat KUA yang hanya memiliki kepala KUA tanpa didukung penghulu.

“Kami sudah mengusulkan pemetaan penghulu agar komposisi antara jumlah petugas dengan angka pernikahan di setiap KUA bisa lebih seimbang,” kata Sofyan, Jumat (20/11).

Menurutnya, kebutuhan ideal tenaga penghulu di setiap KUA umumnya sebanyak dua orang. Meski demikian, jumlah tersebut tetap perlu disesuaikan dengan volume pernikahan di masing-masing wilayah.

Ia mencontohkan KUA Sindang yang mencatat sekitar 120 pernikahan dalam setahun. Dengan jumlah tersebut, pelayanan dinilai masih dapat ditangani oleh satu kepala KUA tanpa harus menambah penghulu.

Berdasarkan hasil pemetaan sementara, KUA Kecamatan Majalengka menjadi satu-satunya wilayah yang saat ini dinilai membutuhkan tambahan tenaga penghulu.

Sofyan menyebutkan, usulan penempatan penghulu tambahan telah disampaikan sekitar dua minggu hingga satu bulan lalu. Namun, proses penempatan membutuhkan tahapan dan kewenangan sesuai jenjang kepangkatan penghulu.

Untuk penghulu dengan jenjang kepangkatan tertentu, proses penempatannya dapat diputuskan di tingkat Kantor Wilayah Kemenag. Sementara penghulu dengan pangkat lebih tinggi membutuhkan keputusan dari pemerintah pusat.

Meski demikian, Kemenag Majalengka telah menyiapkan mekanisme penugasan perbantuan sebagai solusi sementara agar pelayanan pernikahan tidak terganggu.

Melalui mekanisme tersebut, kepala KUA yang mengalami lonjakan jadwal pernikahan dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Kepala Kantor Kemenag.

Selanjutnya, penghulu dari KUA terdekat yang memiliki jadwal lebih longgar dapat ditugaskan untuk membantu pelayanan.

“Misalnya, ada KUA yang pada hari tertentu memiliki banyak jadwal pernikahan dan tidak bisa tertangani oleh petugas yang tersedia. Kepala KUA bisa meminta bantuan penghulu terdekat. Nanti kami telusuri penghulu mana yang tidak memiliki jadwal menikahkan pada hari tersebut untuk diperbantukan,” jelasnya.

Menurut Sofyan, mekanisme tersebut telah diatur dalam regulasi sehingga dapat menjadi langkah antisipasi selama proses pemerataan dan penambahan tenaga penghulu berlangsung. Terlebih, jadwal pernikahan di setiap KUA sebenarnya dapat dipantau sejak jauh hari.

Dengan demikian, kebutuhan perbantuan petugas bisa dipersiapkan lebih awal, termasuk ketika memasuki periode dengan intensitas pernikahan tinggi. Ia menambahkan, persoalan keterbatasan tenaga penghulu tidak hanya terjadi di Majalengka, tetapi juga dialami sejumlah daerah lain.

Bahkan, beberapa KUA di kabupaten lain harus menjalankan pelayanan dengan pejabat pelaksana tugas (Plt).

“Kami tetap berupaya agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Jadi, meskipun pemerataan penghulu masih berproses, sudah ada mekanisme perbantuan yang bisa dijalankan sesuai ketentuan,” pungkasnya. (F-10)