MAJALENGKA, (FC).— Penggunaan telepon seluler (HP) di lingkungan madrasah Kabupaten Majalengka kini semakin dibatasi. Kementerian Agama Kabupaten Majalengka mulai menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan gawai bagi seluruh peserta didik, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah (MA).

Madrasah diminta memastikan siswa tidak membawa HP selama kegiatan pembelajaran. Jika ditemukan siswa yang melanggar, perangkat tersebut akan diamankan oleh pihak sekolah hingga kegiatan belajar mengajar selesai.

Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Kabupaten Majalengka, Ade Firmansyah, mengatakan kebijakan itu merupakan tindak lanjut Surat Edaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tertanggal 21 September 2026.

Menurut Ade, surat edaran tersebut telah disampaikan kepada seluruh Kemenag kabupaten/kota di Jawa Barat untuk segera disosialisasikan dan diterapkan di masing-masing satuan pendidikan madrasah.

“Artinya Kementerian Agama sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan hal itu, yang ditujukan kepada Kemenag kabupaten/kota di Jawa Barat untuk segera menyosialisasikan pembatasan penggunaan gawai bagi murid madrasah,” ujar Ade, Rabu (18/11).

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Kemenag Majalengka mengaku telah melakukan sosialisasi ke seluruh madrasah. Penyampaian aturan dilakukan melalui berbagai kegiatan sekolah, termasuk apel, dengan melibatkan para pembina upacara untuk terus mengingatkan siswa.

Ade menilai penerapan kebijakan tersebut relatif tidak menemui hambatan berarti. Sebab, selama ini sebagian besar madrasah di Majalengka telah memiliki aturan internal yang melarang siswa membawa HP ke ruang pembelajaran.

“Alhamdulillah kami sudah menyosialisasikan ke madrasah-madrasah. Sejauh ini, murid-murid di madrasah memang tidak membawa HP. Artinya, tidak ada pembelajaran ataupun ujian yang mengharuskan penggunaan gawai,” jelasnya.

Bahkan, mekanisme penertiban bagi siswa yang kedapatan membawa HP juga sudah disiapkan. Perangkat yang dibawa akan dititipkan kepada wali kelas, guru piket, atau bidang kesiswaan untuk kemudian dikembalikan setelah kegiatan belajar selesai.

“Berdasarkan laporan dari madrasah, ketika ada murid yang membawa handphone dan sudah diberlakukan larangan, selama pembelajaran HP akan diamankan oleh wali kelas, guru piket, atau bidang kesiswaan. Setelah selesai belajar baru dikembalikan,” tegas Ade.

Meski demikian, Ade mengakui penggunaan teknologi digital dalam dunia pendidikan tidak bisa sepenuhnya dihindari. Terlebih, pembelajaran berbasis gawai kini menjadi bagian dari perkembangan zaman.

Namun, menurut dia, pembatasan tersebut tidak lantas menghambat proses pendidikan. Madrasah tetap dapat menjalankan kegiatan belajar mengajar tanpa harus bergantung pada kepemilikan HP oleh masing-masing siswa.

“Di sisi lain, pembelajaran menggunakan gawai sudah menjadi tuntutan. Namun, tidak semua anak memiliki handphone dan hal itu bukan menjadi kendala yang signifikan dalam pembelajaran,” ujarnya.

Ade menegaskan, kebijakan tersebut bukan dimaksudkan untuk menjauhkan peserta didik dari perkembangan teknologi. Fokus utamanya adalah mencegah penggunaan gawai yang tidak sesuai dengan kepentingan pendidikan, terutama akses terhadap konten negatif di media sosial.

Dalam surat edaran tersebut, pembatasan diarahkan untuk mencegah siswa terpapar konten bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), pornografi, intoleransi, paham radikalisme, hingga konten yang berpotensi melanggar hak orang lain.

“Tujuannya sesuai edaran, Kementerian Agama mengimbau agar penggunaan gawai tidak mengakses konten media sosial yang bersifat negatif dan tidak berkaitan dengan kegiatan lingkungan satuan pendidikan,” jelasnya.

Di sisi lain, Kemenag juga menekankan bahwa pengawasan penggunaan gawai tidak cukup hanya dilakukan oleh pihak madrasah. Peran orang tua dinilai sama pentingnya, terutama dalam mengontrol aktivitas digital anak ketika berada di rumah.

Karena itu, setiap satuan pendidikan diminta membangun kerja sama dengan orang tua untuk memastikan anak mengakses situs dan konten digital yang sehat serta bertanggung jawab.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan yang telah dilakukan madrasah sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif, baik di sekolah maupun di rumah.

Berdasarkan data Education Management Information System (EMIS), kebijakan pembatasan gawai ini menyasar 37.245 siswa yang tersebar di 220 madrasah di Kabupaten Majalengka. Rinciannya, jenjang Madrasah Aliyah (MA) mencakup 41 lembaga dengan 7.224 siswa. Kemudian Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 89 lembaga dengan 18.636 siswa, serta Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 90 lembaga dengan 11.385 siswa.

Dengan jumlah tersebut, pembatasan penggunaan gawai menjadi langkah penting bagi Kemenag Majalengka dalam membangun ekosistem pendidikan yang lebih aman.

Bukan sekadar membatasi akses teknologi, kebijakan ini juga diarahkan untuk mengembalikan fokus siswa pada proses pembelajaran sekaligus melindungi mereka dari paparan konten digital yang tidak semestinya. (F-10)