KAB.CIREBON, (FC).- Realisasi bantuan pembangunan jalan lingkungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Cirebon hingga November 2026 baru menjangkau 44 desa.

Kondisi tersebut menjadi sorotan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Lukman Hakim, karena dinilai belum mencerminkan pemerataan pembangunan infrastruktur.

Lukman menyampaikan hal itu saat mendampingi anggota DPR RI, Rokhmin Dahuri, dalam Sarasehan Kebangsaan MPR RI bertema Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangan, MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat, di Desa Japura Kidul, Kecamatan Astanajapura, Selasa (17/11).

Menurut Lukman, dari total 412 desa dan 12 kelurahan di Kabupaten Cirebon, baru 44 desa yang mendapatkan realisasi bantuan jalan lingkungan dari pemerintah provinsi pada tahun ini.

“Untuk tahun ini saja, dari 412 desa dan 12 kelurahan, baru 44 desa yang terealisasi. Artinya, program dari provinsi masih belum maksimal,” ungkapnya.

Ia menilai, salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah komunikasi dan koordinasi antara unsur eksekutif dan legislatif di tingkat provinsi. Selain itu, desa-desa yang mengusulkan bantuan harus bersaing melalui pengajuan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Di tengah terbatasnya realisasi bantuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon tetap menyiapkan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur jalan. Pada 2027, Pemkab mengalokasikan sekitar Rp235 miliar dari APBD kabupaten untuk penanganan jalan.

“Pemkab tetap berusaha dan berkomitmen. Tahun 2027 kita menganggarkan kurang lebih Rp235 miliar untuk penanganan jalan,” jelas Lukman.

Ia mengakui, kebutuhan penanganan jalan masih cukup besar. Kondisi kerusakan juga dapat terus memburuk apabila tidak segera ditangani. Jalan yang semula mengalami kerusakan ringan berpotensi meningkat menjadi kerusakan sedang hingga berat.

Terkait dukungan pemerintah pusat, Lukman menyebut Pemkab Cirebon telah beberapa kali mengajukan bantuan. Namun, hingga kini belum ada kepastian mengenai besaran anggaran yang bakal dialokasikan.

Ia berharap rencana pemerintah pusat untuk mengembalikan skema transfer ke daerah pada 2027 atau 2028 dapat terealisasi. Dengan demikian, kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur diharapkan semakin meningkat.

Meski demikian, Lukman mengingatkan agar pembangunan tetap berjalan dengan mengoptimalkan kemampuan keuangan daerah, tanpa hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.

“Kita tentu berharap ada dukungan dari pemerintah pusat. Tetapi kita juga tidak bisa hanya bergantung pada harapan. Pemkab harus tetap menjalankan pembangunan sesuai kemampuan anggaran daerah,” pungkasnya. (Nawawi)