KAB.CIREBON, (FC).- Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi kunci integrasi data pemerintah melalui program Satu Data Indonesia.

Pemanfaatan identitas tunggal ini diharapkan mampu mengurangi perbedaan data antarinstansi sekaligus meningkatkan ketepatan pelayanan publik, termasuk penyaluran bantuan sosial (bansos).

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cirebon, H. Iman Supriadi, mengatakan data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menjadi sumber data dasar bagi kementerian dan lembaga negara dalam menjalankan berbagai program.

“Pemanfaatan data sumbernya adalah data kependudukan. Jadi, kementerian dan lembaga lain mengakses data tersebut sebagai sumber data awal untuk berbagai keperluan,” jelas Iman, Selasa (17/11).

Menurutnya, penggunaan NIK sebagai identitas tunggal memungkinkan data penduduk terhubung dengan berbagai kebutuhan administrasi, mulai dari program kesejahteraan sosial, perbankan, keimigrasian hingga pelayanan publik lainnya.

Dengan sistem tersebut, kementerian dan lembaga diharapkan tidak lagi menggunakan basis data kependudukan yang terpisah sehingga potensi perbedaan identitas dapat diminimalkan.

Iman mengungkapkan, penerapan integrasi data tersebut, khususnya untuk program perlindungan sosial (Perlinsos), masih dalam tahap uji coba.

Pembahasannya telah dilakukan melalui rapat pada 10 November 2026, termasuk pengujian di sejumlah daerah sebelum diterapkan lebih luas.

Dari total 124 kabupaten/kota yang masuk tahapan pelaksanaan tahun ini, Jawa Barat memperoleh alokasi tiga daerah. Sementara penerapan secara nasional masih menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian Dalam Negeri.

Ia berharap cakupan penerapan sistem tersebut dapat diperluas pada tahun berikutnya agar pemanfaatan data kependudukan semakin optimal dalam mendukung program bantuan pemerintah dan pembangunan.

“Harapannya, dengan satu data ini, pemanfaatannya benar-benar efektif, baik untuk bantuan maupun dukungan pembangunan dan sebagainya,” ujarnya.

Iman menjelaskan, integrasi data kependudukan juga ditopang sistem administrasi kependudukan elektronik yang menggunakan data biometrik. Dalam proses perekaman KTP elektronik, penduduk tidak hanya memberikan data identitas, tetapi juga sidik jari dan iris mata.

Data biometrik tersebut digunakan dalam proses penunggalan identitas untuk memastikan setiap penduduk memiliki satu NIK dan mencegah pencatatan identitas ganda.

“Setelah perekaman data elektronik, ada penunggalan biometrik sidik jari dan iris mata. Jadi, satu NIK dipastikan memiliki satu identitas biometrik,” terangnya.

Meski menjadi sumber data dasar, Iman menegaskan, Dukcapil tidak memiliki kewenangan menentukan siapa yang berhak menerima bansos.

Instansinya hanya menyediakan dan memverifikasi data identitas penduduk, sedangkan penilaian kondisi ekonomi, pengelompokan desil kesejahteraan, hingga penetapan penerima bantuan menjadi kewenangan kementerian atau lembaga pelaksana program.

“Dukcapil hanya menyediakan data dasar kependudukannya. Kalau menyangkut siapa yang layak menerima bansos, termasuk kategori desil satu atau desil dua, itu bukan kewenangan Dukcapil,” tegasnya.

Karena itu, penggunaan NIK dalam sistem perlindungan sosial berfungsi memastikan kesesuaian identitas calon penerima. Sementara penentuan kelayakan tetap bergantung pada proses pendataan dan verifikasi instansi yang berwenang.

Selain akurasi, aspek keamanan data pribadi juga menjadi perhatian dalam integrasi data lintas kementerian dan lembaga. Iman menyebut pengelolaan keamanan informasi di lingkungan Dukcapil mengacu pada Standar Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2013.

Ia mengklaim, hingga saat ini belum ditemukan indikasi kebocoran data yang bersumber langsung dari sistem Dukcapil. Namun, menurutnya, beredarnya data pribadi penduduk di sejumlah situs maupun platform digital tidak serta-merta membuktikan kebocoran berasal dari sistem administrasi kependudukan.

Sebab, data pribadi masyarakat juga digunakan dalam berbagai aktivitas administrasi di luar Dukcapil, seperti pendaftaran layanan publik, transaksi, dan kebutuhan administrasi lembaga lainnya.

“Kalau dari Dukcapil sendiri, sampai dengan saat ini belum ditemukan adanya kebocoran data. Kami sudah mengikuti standar keamanan informasi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, perlindungan data kependudukan juga menjadi perhatian pemerintah pusat melalui koordinasi dengan sejumlah lembaga terkait keamanan siber.

Melalui integrasi NIK, pemerintah berharap data kependudukan dapat dimanfaatkan secara lebih terkoordinasi untuk mendukung pelayanan publik. Namun, keberhasilan sistem tersebut tetap membutuhkan pemutakhiran data secara konsisten, perlindungan informasi pribadi, serta proses verifikasi dan validasi yang akurat oleh setiap instansi terkait. (Johan)