Retribusi Sembilan Pasar Daerah Kabupaten Cirebon Capai 80,86 Persen
KAB.CIREBON, (FC).- Realisasi retribusi dari sembilan pasar yang dikelola Pemerintah Kabupaten Cirebon hingga Jumat (2/10) sore mencapai 80,86 persen.
Capaian tersebut mendekati target retribusi tahun 2026 sebesar Rp3,206 miliar.
Kepala Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Cirebon, Teguh Mulyono, mengatakan capaian tersebut didukung penerapan sistem pembayaran retribusi secara non tunai.
Menurutnya, dari sembilan pasar tersebut, empat di antaranya masuk kategori tipe 1, yakni Pasar Pasalaran, Ciledug, Palimanan dan Sumber. Sementara lima pasar lainnya masuk kategori tipe 2.
“Perbedaannya hanya pada retribusi los dan kios. Kalau lemprakan sama,” ujar Teguh, Jumat (2/10).
Untuk pasar tipe 1, tarif retribusi kios sebesar Rp5.500, los Rp3.500, lemprakan Rp2.500 dan pedagang tidak tetap (PTT) Rp2.000. Sedangkan untuk pasar tipe 2, tarif lemprakan dan PTT sama dengan tipe 1, sementara perbedaan tarif lainnya sekitar Rp500.
Teguh menyebut target retribusi tahun ini lebih tinggi dibandingkan target tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp3,033 miliar. Pada tahun lalu, realisasi retribusi mencapai 104 persen dari target.
Ia mengatakan, penggunaan aplikasi dalam penarikan retribusi juga membantu meminimalkan potensi kebocoran. Setiap transaksi tercatat dalam sistem dan pembayaran langsung masuk ke kas daerah.
“Petugas menggunakan handphone untuk memindai barcode pedagang. Jadi petugas berkeliling dan retribusi langsung masuk kas daerah,” jelasnya.
Dalam sehari, transaksi retribusi di sembilan pasar bisa mencapai sekitar 4.000 transaksi. Namun, Teguh mengakui sistem pembayaran terkadang mengalami gangguan, terutama pada Sabtu dan Minggu.
“Kendalanya kalau Sabtu dan Minggu sistem terkadang gangguan. Ini sudah kami sampaikan ke Diskominfo,” katanya.
Dari target digitalisasi pembayaran sebesar 90 persen, saat ini realisasi transaksi non tunai telah mendekati 80 persen.
Disperdagin terus mendorong pedagang untuk beralih ke pembayaran digital, termasuk memberikan pendampingan bagi pedagang yang belum memahami penggunaan sistem tersebut.
“Yang belum mengerti kita ajari supaya bisa non tunai semua. Biasanya pedagang yang sudah tua,” pungkas Teguh. (Ghofar)


Tinggalkan Balasan