KOTA CIREBON, (FC).- Sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat, wilayah Ciayumajakuning memiliki potensi ekonomi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat.
Berdasarkan data BPS, nilai PDRB Ciayumajakuning pada tahun 2025 mencapai Rp250 triliun atau pangsanya mencapai 10% dari ekonomi Jawa Barat.
Wilayah ini memiliki kombinasi kekuatan sektor industri, pertanian, perdagangan, pariwisata, logistik hingga ekonomi kreatif yang saling melengkapi apabila diintegrasikan dengan optimal.
Di tengah dinamika global yang masih penuh tantangan, perekonomian Ciayumajakuning hingga tahun 2025 tetap menunjukkan kinerja yang cukup resilien.
Pertumbuhan ekonomi wilayah Ciayumajakuning tercatat sekitar 5,09% (year on year), ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang memiliki pangsa sebesar 61,03% terhadap PDRB serta investasi yang terus tumbuh positif sebesar 5,06% (year on year).
Saat ini industri pengolahan masih mendominasi dengan pangsa sebesar 25,62%.
Dari sisi eksternal, kinerja perdagangan luar negeri di Ciayumajakuning pada triwulan I 2026 masih menunjukkan perkembangan yang positif yang ditunjukkan dengan pangsa ekspor yang mencapai 31,49% atau setara dengan USD 470,40 juta dimana Amerika Serikat masih menjadi negara tujuan utama dengan pangsa mencapai 47,17%.
Tiga tahun terakhir, neraca perdagangan di Ciayumajakuning mengalami surplus secara konsisten diatas USD 1 miliar.
Hal tersebut menunjukkan wilayah Ciayumajakuning memiliki daya saing yang tinggi dan prestasi yang baik, terlebih diikuti oleh inflasi yang tetap terjaga di tengah tingginya ketidakpastian global akibat dinamika geopolitik, fluktuasi harga energi, serta tekanan rantai pasok dunia.
Melihat peluang dan tantangan tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon bersama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cirebon bersinergi dalam penyelenggaraan Sarasehan West Java Economic Society (WJES) Ciayumajakuning Tahun 2026 pada tanggal 21 Mei 2026.
WJES merupakan forum strategis tahunan yang menghadirkan kolaborasi pemikiran antara akademisi, praktisi, pemerintah, dan masyarakat umum untuk memberikan rekomendasi kebijakan aplikatif bagi pemerintah daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Kegiatan tersebut menghadirkan tiga orang narasumber yaitu Kepala Pelaksana Badan Pengelola Kawasan Rebana, Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka, dan Akademisi dari Universitas Padjajaran dengan mengangkat tema “Penguatan Peran Ciayumajakuning dalam Mendukung Ekonomi Jawa Barat melalui Transformasi dan Daya Saing Regional.”
Kawasan Rebana melalui Perpres 87/2021 telah diamanatkan 81 Proyek Strategis Nasional yang diproyeksikan akan memberikan dampak luas bagi masyarakat. Helmi Yahya, Kepala Pelaksana Badan Pengelola Kawasan Rebana menyebutkan bahwa di kawasan Ciayumajakuning, prioritas program yang akan dilaksanakan antara lain pengembangan pusat industri dan logistik Hub Bandara Kertajati dan program penguatan ketahanan pesisir sepanjang Kab Indramayu – Kota Cirebon – Kabupaten Cirebon.
Sejalan dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Aeron Randy menyampaikan bahwa saat ini program kerja Majalengka terus didorong untuk mempersiapkan diri menyambut berbagai proyek strategis dan peluang investasi yang akan datang.
Perubahan struktur ekonomi yang kini didominasi industri pengolahan akan tetap memperhatikan sektor ketahanan pangan dan perdagangan serta penguatan kapasitas SDM yang memenuhi kebutuhan di masa depan.
Sementara, Ferry Hadiyanto narasumber yang juga akademisi dari UNPAD menyebutkan bahwa transformasi Jawa Barat dalam rangka mendukung pertumbuhan inklusif bagi semua pihak perlu disertai dengan inovasi dan kreatifitas namun tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam.
Agenda WJES ini menghasilkan 5 rekomendasi kebijakan yang diharapkan mampu menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah penguatan ekonomi kedepan.
Berikut 5 rekomendasi tersebut :
1. Optimalisasi Kawasan Rebana dan Reformasi Iklim Investasi
Kawasan Rebana perlu diperkuat sebagai pusat aglomerasi industri Jawa Barat bagian timur melalui sinergi Badan Pengelola Kawasan Rebana, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.
Pengembangan harus terintegrasi dengan konektivitas Tol Cipali, Tol Cisumdawu, BIJB Kertajati, dan Pelabuhan Patimban agar menciptakan multiplier effect yang nyata bagi investasi dan penciptaan lapangan kerja di seluruh kawasan Ciayumajakuning.
Percepatan ini harus didukung reformasi perizinan investasi yang lebih sederhana, kepastian tata ruang yang stabil, serta layanan single submission berbasis digital agar kawasan mampu menarik investasi skala besar secara optimal.
2. Penguatan SDM Industri Berbasis Kebutuhan Masa Depan
Pemerintah daerah, dunia industri, dan perguruan tinggi/politeknik perlu membangun ekosistem pengembangan SDM industri yang adaptif melalui program vokasi berbasis kebutuhan nyata industri, pelatihan upskilling/reskilling bagi tenaga kerja eksisting, serta skema link and match yang terstruktur antara institusi pendidikan dengan kebutuhan industri.
3. Transformasi Ekonomi Inklusif dengan Menjaga Ketahanan Pangan
Pemerintah daerah perlu mendorong pertumbuhan industri pengolahan sekaligus melindungi lahan pertanian produktif agar industrialisasi kawasan tidak menggerus basis ketahanan pangan.
Peningkatan produktivitas melalui mekanisasi, digitalisasi pertanian, dan penguatan kelembagaan petani serta penguatan cadangan pangan serta optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) juga perlu dipercepat di tengah risiko perubahan iklim dan gejolak harga global.
4. Hilirisasi Industri dan Diversifikasi Pasar Ekspor
Pemerintah daerah perlu mendorong hilirisasi komoditas unggulan seperti pertanian, perikanan, dan manufaktur melalui kemitraan industri-petani/nelayan dan pengembangan kawasan agroindustri terpadu.
Produk bernilai tambah tinggi seperti Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), batik, pangan olahan, dan perikanan perlu didiversifikasi ke pasar yang lebih beragam (a.l ASEAN, Timur Tengah, dan Afrika) guna mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat yang saat ini mendominasi di angka 47,17%.
5. Kolaborasi Pentahelix sebagai Platform Kebijakan Berkelanjutan
Sejalan dengan semangat WJES 2026 sebagai ruang kolaborasi multipihak yang menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis riset (research based policy).
Pemerintah daerah, Bank Indonesia, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas perlu berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang dihasilkan secara terukur dan akuntabel demi mendukung pertumbuhan ekonomi Ciayumajakuning yang inklusif dan berkelanjutan.(Andriyana)
Discussion about this post